NKRI Sesat? Pancasila Thaghut? Ini Penjelasan Lengkapnya dalam Perspektif Islam

Belakangan ini muncul pandangan ekstrem yang menyebut Pancasila adalah thaghut dan NKRI sebagai negara sesat. Apakah benar demikian? Mari kita telusuri dengan akal sehat, pemahaman sejarah, dan pandangan Islam yang murni.

“Pancasila adalah Thaghut. Menyatakan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah musyrik, benar-benar musyrik yang nyata! Jika seorang Muslim Indonesia mengakuinya, janganlah sebut dirinya lagi sebagai orang Islam, karena jika ia menyatakannya dengan penuh kesadaran dan pengetahuan, maka jelas akan mengeluarkannya dari aqidah Islam.”

Itulah bunyi pernyataan yang beredar di sebuah situs anti-Pancasila.

Astaghfirullah! Apakah sampai sejauh itu cara berpikir sebagian umat Islam di negeri ini? Padahal, para pendiri bangsa sekaligus perumus dasar negara justru banyak berasal dari kalangan ulama dan tokoh Islam. Secara tidak langsung, apakah mereka juga menuduh bahwa para ulama pendiri bangsa itu juga termasuk golongan orang musyrik?

Sebelum menilai, mari pahami makna dua istilah penting:

• Dasar Negara → fondasi kehidupan berbangsa yang bersumber dari falsafah dan nilai luhur, yang mencerminkan peradaban, kebudayaan, serta kepribadian bangsa Indonesia yang diterima seluruh lapisan masyarakat.
• Thaghut → segala sesuatu yang disembah selain Allah, atau yang ditaati untuk melawan perintah-Nya.

Pertanyaannya:

• Apakah Pancasila sesuatu yang kita sembah dalam ibadah?
• Apakah Pancasila mengajak manusia melawan Allah?

Jawabannya tentu tidak.

Dari 45 butir nilai yang dijabarkan dalam Pancasila hasil rumusan BP-7 pada masa lalu, tak satu pun bertentangan dengan ajaran Islam. Nilai-nilainya justru sejalan dengan prinsip Islam: keadilan, persaudaraan, dan musyawarah. Jika ada penyimpangan dalam praktik pemerintahan, yang perlu dibenahi bukan dasar negaranya, melainkan oknum dan pelaksanaan nilai-nilainya.

Pandangan Ulama tentang Khilafah dan Demokrasi

Kelompok penentang Pancasila sering menuntut sistem khilafah, dengan alasan sistem negara saat ini tidak islami. Padahal, banyak ulama besar dunia Islam, termasuk Mufti Mesir Syeikh Ali Jum‘ah, menegaskan hal berikut:

• Bentuk khilafah bukan sistem tunggal, melainkan hasil ijtihad yang dapat berbeda-beda.
  Sejarah Khilafah Islamiyah membuktikan bahwa Khilafah bukanlah bentuk paten, dalam artian terbuka ruang ijtihad di sana. Misalnya Sayyidina Umarlah yang pertama kali membuat sistem Dawawin (semacam lembaga yudikatif negara).
• Demokrasi yang menjunjung nilai moral dan keadilan adalah bagian dari substansi Islam.
  Islam menjamin hak-hak politik, misalnya: pemilihan pemimpin negara; partisipasi semua warga negara, dan pengangkatan jabatan politik di pemerintahan dan organisasi negara. Islam mengaspirasi suara rakyat untuk memilih pemimpin negara yang disukai. Sekalipun demikian, sistem demokrasi harus terus diperbaiki agar benar-benar membawa kemasalahatan bagi masyarakat dan selaras dengan Islam.
• Islam menilai substansi, bukan simbol.
  Hukum yang diciptakan manusia sebagai ijtihad sama sekali tidak dilarang oleh Islam. Penggunaan kata-kata "demokrasi" juga tidak dilarang karena Islam memandang substansi bukan simbol.

Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa Demokrasi Pancasila yang berlandaskan moral, nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan musyawarah sudah sejalan dengan syariat Islam.

NKRI Bukan Thaghut

Pancasila bukan berhala, bukan pula ajaran sesat. Ia adalah dasar negara yang mengatur kehidupan berbangsa secara adil, damai, dan beradab.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) juga bukan negara thaghut, karena:

• Nilai-nilai agama tetap dijunjung tinggi.
• Kebebasan beribadah dilindungi undang-undang.
• Ajaran Islam hidup di seluruh sendi masyarakat.

Maka jelaslah, Pancasila bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti atau ditolak, melainkan justru perlu dipahami dan diamalkan secara benar. Ia lahir dari kearifan dan perjuangan para pendiri bangsa — banyak di antara mereka adalah ulama dan tokoh Islam yang memadukan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan.

Jika masih ada kekeliruan atau penyimpangan dalam praktik bernegara, yang harus dibenahi adalah manusianya, bukan dasar negaranya. Pancasila tetap menjadi fondasi kokoh yang mempersatukan bangsa dalam keberagaman dan menjaga harmoni antarumat beragama.

Karena itulah, Pancasila tidak perlu diganti. Ia harus terus dijaga, diamalkan, dan diwariskan kepada generasi berikutnya. NKRI bukan hanya bentuk pemerintahan — ia adalah wujud syukur kita atas karunia persatuan yang diridhai Allah. NKRI adalah harga mati.

Cinta tanah air tidak pernah bertentangan dengan iman — keduanya justru saling menguatkan.

Semoga tulisan ini menjadi bentuk kecil upaya mempertahankan negeri yang kita cintai. Semoga Allah senantiasa menjaga bangsa ini, mempersatukan hati umat-Nya, dan menuntun kita semua agar tetap berpegang pada kebenaran dan keikhlasan.

Pada akhirnya, yang menyatukan kita bukan hanya bendera atau dasar negara, melainkan iman, kasih sayang, dan tanggung jawab bersama sebagai anak bangsa.

Karena di sanalah letak kekuatan sejati Indonesia — di hati yang tulus mencintai tanah airnya, sambil tetap tunduk kepada Tuhannya.